pelayanan perizinan terpadu. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. pelayanan perizinan terpadu

Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan. Misi menginformasikan para pembaca dan customer mengenai nilai-nilai inti dari organisasi. 14. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; Aug 18, 2019 · 8182019 Pelayanan Perizinan Terpadu 141 DATA BASE JENIS PERIJINAN KABUPATEN BARITO KUALA No Nama Ijin Dasar Hukum Syarat Permohonan Waktu Penyelesaian Biaya Perijinan 1… Jul 8, 2021 · Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai July 2021 PERSPEKTIF 10(2):710-727 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance atau kepemerintahan yang baik serta memperbaiki kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness / EoDB). Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dicabut dan dinyatakan. Sedangkan untuk. Perizinan . Permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang. pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai, apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampaiPerizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015), sebanyak 49 jenis perizinan dan non-perizinan. Namun dalam pencapaiannya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang efektif. May 31, 2019 · Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) beserta peraturan pelaksanaanya, apakah berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP, diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya) yang telah berjalan selama ini? b. Sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya; 13. 8 Tahun 2021 antara lain:. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas. Namun demikian, waktu penyelesaian perizinan masih menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan PTSP. 6. 17, Alun-alun Contong, Kec. Hal ini merupakan tindak lanjut amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. PERIZINAN ONLINE. Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali, dapat memajukan sektor perekonomian melalui terciptanya iklim investasi yang makin kondusif sehingga meningkatkan kapasitas, kualitas serta kuantitas dalam memberikan pelayanan terbaik dibidang penanaman modal dan. 9. Letjen Soeprapto No. ; Di bagian menu utama, Anda dapat mengklik tulisan ‘Member Area’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan perizinan terpadu pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan kendala- kendala yang. b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018. SIKAMU. PT. Mengingat : 1. Peraturan Daerah tersebut mengatur bahwa permohonan perizinan dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sekaligus penandatanganan izin asli didelegasikan kepada kepala BP2T sebagaimana di atur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, sebagai organisasi lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah. E. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. 3. May 18, 2015 · Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. M. Surakarta; Winarno, Budi. Judul. Skripsi. 2017. Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu adalah hubungan kerja antara Badan dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di wilayah DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit. Hal. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, membuka acara Pelaksanaan visitasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 atau bisa di bilang Self-Assessment Q. Submission (Oss) Sebagai Sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Pptsp) Di Indonesia merupakan solusi yang efektif sebagai bentuk dukungan dari pemerintahan untuk meningkatkanPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perizinan dan Non Perizinan; b. HR. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Awalnya berupa Kantor Perizinan Terpadu kemudian berganti nomenklatur menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Kartika Setianingrum, H. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, silahkan sampaikan permohonan perizinan anda melalui SISTEM OSS-RBA . Penulis Utama: Angga Ferdinandito: Penulis Tambahan: -NIM / NIP: D0116008: Tahun: 2023: Judul: Transparansi Pelayanan Perizinan Reklame dan Perizinan Persetujuan. Pemerintah saat ini masih. Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: a. 3. Persetujuan & Izin Penyelenggaraan Reklame. Sugiyopranoto Nomo 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon 024 – 3547091, 3547438. DPMPTSP Sleman adalah situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Prosedur perizinan yang sederhana akan membantu minat masyarakat untuk mengajukan izin usaha. permasalahan pelayanan perizinan baik berupa konsultasi maupun pelaporan pengaduan dari masyarakat (pengguna izin). Perizinan online dapat diakses oleh seluruh warga kota Surabaya dimanapun dan kapanpun melalui portal website ssw. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. No 2. 62/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu - Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan TerpaduPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Kami mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada. Pendaftar akun perizinan bisa melalui website ini dengan layanan dan persyaratan yang sudah ditentukan. Hal itu dapat dilakukan dengan penyederhanaan pelayanan perizinan. PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU Nurefni Wahyuni Rambhe NPP. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS (Fuji. Munculnya inovasi ini. Pelayanan terse-but berada di dua lembaga yaitu Bappeda dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penerangan Jalan Umum DPUPKP Kota Yogyakarta (2018) 3. √ Saya pilih board, meniru beberapa. SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud untuk layanan perizinan non. com KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN NOMOR : 065/ 08 /401. Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan. Beranda; Profil; Berita; Layanan Perizinan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan. II. Berusaha (SOP-PB) tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dapat dilaksanakan dan diwujudkan. 5. id. meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan. Universitas Negeri Semarang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PPTSP adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan Perizinan dan. 2. Nama Kantor SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pejabat : Ir. Misi : Meningkatkan nilai investasi melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif; Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Untuk itu, d alam rangka meningkatkan aspek pelayanan dan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif d an efisien, serta dilaksanakan secara terpadu dalam proses permohonan perizinan di bidang moneter, makroprudensial serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia mengembangkan aplikasi perizinan Bank Indonesia. Memenuhi kelancaran pelayanan dan peningkatan. merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan,. Dengan informasi yang Anda punya, Anda bisa mengetahui izin. Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja telah menyediakan panduan pelayanan perizinan yang bisa dilihat dalam bentuk banner yang terpasang di dalam kantor Dinas dan tersedianya papan informasi yang berisi tentang pelayanan perizinan secara online yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Pelayanan Perizinan Terpadu adatah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap. Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke. S. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang berkomitmen untuk NO KORUPSI !!! NOGRATIFIKASI !!! Read More. Oss. Tipe Dokumen. ABSTRAK: bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat yang cepat, murah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PenanamanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kudus nomor : 800/04. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi: a. Kembali ke Website Lama Mulai. U. efektif dan efisien; dan d. Pembentukan Kelembagaan PTSP berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Pinrang. Publika, 7(4). Telp : 0285 - 432086 Fax : 0285 - 420428Masyarakat Pembuat Izin pada Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang izinnya telah selesai dan di survei saat pengambilan izin. Informasi Tata Ruang; dan c. OSS RBA. Survey Penilaian Integritas (SPI-KPK) Tahun 2022. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupxaten Badung Nomor 08. PERAN PTSP DALAM PENINGKATAN dilakukan secara terpadu dalam satu PELAYANAN PERIZINAN tempat, dengan menganut prinsip Seperti yang telah diuraikan kesederhanaan. DPMPTSP KOTA MAGELANG APIK MELAYANI. Peraturan Perundang-undangan. 30, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 30/E. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Jaksa Agung R. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu untuk menjalankan, mengendalikan dan melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan administrasi dalam bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan. h. Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUDinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. penelitian menunjukan bahwa kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikatakan sudah cukup baik. Pung Karnantohadi, - (2020) Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia. Masyarakat pemohon perizinan. Sesuai dengan tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik maka bentuk kelembagaannya ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong. Dari teori di atas disimpulkan bahwa efektivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat tercapai apabila telah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan melaksanakan pekerjaan dengan benar. HUBUNGI KAMI. 4 Sebelumnya pelayanan perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan dilayani oleh banyak SKPD teknis sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus perizinan karena kerumitan prosedur, ketidakjelasan waktu, biaya, cara pelayanan, pungutan liar, percaloan, dan. Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial: Kebijakan PrivasiPerizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015), sebanyak 49 jenis. Kunjungi. 106/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR. Peluncuran SIPTO (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online) tanggal 4 Desember 2015, sebanyak 2 jenis perizinan. Pelayanan Perizinan Berusaha T erintegrasi. Adanya pelayanan terpadu ini tidak hanya memberi kemudahan terhadap akses dan informasi perizinan, tetapi juga mempersingkat waktu mengurus perizinan karena. Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan yang berkapsitas 15 Megawatt (MW) di Kabupaten Mempawah, Kalbar. Lombok Timut- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur rutin melakukan monitoring dan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah proses melakukan perizinan DPMPTSP secara online sendiri adalah sebagai berikut: Setelah mengunjungi situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Anda bisa klik menu ‘Daftar Perizinan Online’. Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 b huruf meliputi : a. D. Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan layanan baik Perizinan maupun nonperizinan yaitu dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP. 1. SKM ONLINE. Pecapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 II. Implementasi OSS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado. Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang izinnya telah selesai dan di data saat pengambilan izin. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah : (1. c. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi,. Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. Suwardi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu; d. Cukup datang ke DPMPTSP, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi perizinan, mendapat arahan cara dan prosedur pendaftaran, hingga mengurus izin usaha. perizinan yang dilayani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Si. 11. Bidang Jenis Izin dan Non Izin dan Penataan. The focus of the study is the application of the Si Cantik Cloud application. kepada badan perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien. Pengawas Jalan dan Jembatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPKP Kota Yogyakarta (2017) Jabatan. UU Cipta Kerja adalah terobosan kebijakan untuk menghadirkan perizinan berusaha yang cepat, mudah, efisien, dan pasti. Panjaitan No. pelayanan perizinan terpadu (Sippadu) pada perizinan SIUP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo dikatakan efektif. SOP Perizinan PDN Online. Konsultasi Awal adalah pelayanan berupa pemberian. Jl. b. 1. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan. ) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis ke BPTSP Download. Kualitas Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Pegawai PTSP dibantu oleh tim Teknis yang berasal dari 12 (Dua Belas) SKPD yang bertugas pada pelayanan perizinan di PTSP. 0859 Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa TengahMengenai konsep pelayanan terpadu satu pintu, dalam Artikel Ilmiah yang berjudul “Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu” oleh Edy Darmawan yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Hukum Perizinan dan Kesejahteraan Sosial” FH UMS 24 Desember 2015, konsep pelayanan terpadu satu pintu dibentuk untuk menyatukan. Bahasa Indonesia. (2017). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Bangun Praja Komp. Kepala. Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan non Perizinan Persektor DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018 II. Hasibuan, B. bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pematang Siantar. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Tidak hanya itu, Kepala BP2T Kota Magelang menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor 068. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bukanlah kebijakan baru di dalam manajemen. IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Yuli Tirtariandi El Anshori, Enceng dan Anto Hidayat FISIP Universitas Terbuka , Jalan Cabe Raya,. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan. . untuk permohonan non-OSS dapat disampaikan melalui SIPPADU . Hadir dengan tampilan dan pengalaman baru. D: RIRIS PRASETYO 0811 184 172 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47. 2) Melimpahkan seluruhnya kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP. 7:PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 6. PELAYANAN PERIZINAN SICANTIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TEMANGGUNG. Jl. Meriyani, SIP. Tugas Pokok & Fungsi.